Rp1,596 Miliar untuk Rehabilitasi Toilet Disdik Kalteng, Inspektorat Turun Mengaudit


Palangka Raya, Betang.tv – Penggunaan anggaran rehabilitasi toilet di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Disdik Kalteng) Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1,596 miliar kini menjadi perhatian. Pasalnya, pekerjaan rehabilitasi fasilitas toilet di empat gedung kantor tersebut ternyata sedang dalam proses audit oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

Informasi itu terungkap dalam surat jawaban klarifikasi resmi Dinas Pendidikan Kalteng tertanggal 16 November 2026. Surat bernomor 700.1.2/6333/DISDIK.SET.01/XI/2026 tersebut merupakan tanggapan atas permintaan klarifikasi yang sebelumnya disampaikan Redaksi LiputanKalteng.id melalui surat tertanggal 3 November 2026.

Dalam surat tersebut, Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa anggaran rehabilitasi empat unit WC/toilet bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.

Namun, terdapat satu hal yang perlu digarisbawahi. Dinas Pendidikan menegaskan bahwa angka Rp1,6 miliar yang menjadi perhatian publik merupakan nilai pagu anggaran, bukan nilai kontrak pekerjaan. Adapun total anggaran berdasarkan rincian kegiatan tercatat sebesar Rp1.596.000.000.

Rehabilitasi tersebut mencakup empat lokasi, yakni Gedung Bidang SKH, Gedung Bidang Program, Gedung Bidang SMK, dan Gedung Bidang BTIKP. Setiap lokasi disebut mencakup fasilitas toilet perempuan dan laki-laki.

Pernyataan bahwa pekerjaan tersebut sedang diaudit Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi bagian penting dari klarifikasi Dinas Pendidikan.

Dalam surat jawabannya, Dinas Pendidikan menyebutkan bahwa pemeriksaan mencakup kesesuaian volume pekerjaan, kualitas hasil pekerjaan, progres fisik, hingga kelengkapan administrasi pembayaran.

Dinas Pendidikan juga menjelaskan bahwa pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan tersebut meliputi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tim teknis atau pengawas, serta pejabat terkait lainnya sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Proses audit ini menjadi penting untuk memastikan apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan perencanaan, ketentuan teknis, serta penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Sebab, ketika anggaran publik mencapai miliaran rupiah, pertanggungjawaban tidak cukup hanya ditunjukkan melalui dokumen administrasi. Kesesuaian antara perencanaan, nilai pekerjaan, volume, spesifikasi, dan hasil fisik di lapangan juga harus dapat dibuktikan.

Dalam dokumen klarifikasi tersebut, Dinas Pendidikan turut mengungkap pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pengawasan pekerjaan.

Agu Suryano, ST/CV Borneo Tehnik Utama disebut sebagai konsultan perencana. Sementara itu, Joko Tri Susilo/CV Megah Jaya Consultant disebut sebagai pihak pengawas pekerjaan.

Terkait mekanisme pemilihan penyedia jasa, Dinas Pendidikan menerangkan bahwa pengadaan dilaksanakan melalui metode e-purchasing, dengan mempertimbangkan nilai paket, karakteristik pekerjaan, serta ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Adapun lingkup pekerjaan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) meliputi pekerjaan persiapan dan pengadaan alat Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), pembongkaran, pemasangan dan penyelesaian toilet, plafon, sanitari, aksesori toilet, pintu, elektrikal, hingga pekerjaan mekanikal dan perpipaan (plumbing).

Rincian tersebut menjadi bagian penting untuk mencocokkan perencanaan anggaran dengan realisasi pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Meski telah memberikan klarifikasi, sejumlah informasi teknis masih perlu diperjelas agar publik memperoleh gambaran utuh mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut.

Di antaranya, rincian anggaran untuk masing-masing lokasi, nilai kontrak pekerjaan sebenarnya, volume pekerjaan, serta hasil pemeriksaan fisik terhadap fasilitas toilet yang telah direhabilitasi.

Terlebih, nilai pagu anggaran sebesar Rp1.596.000.000 tidak serta-merta menunjukkan besaran dana yang benar-benar dibayarkan kepada penyedia jasa. Karena itu, informasi mengenai nilai kontrak dan realisasi pembayaran menjadi penting untuk menjelaskan penggunaan anggaran secara lebih transparan.

Dalam jawabannya, Dinas Pendidikan menyatakan bahwa rincian RAB dapat dilihat berdasarkan dokumen perencanaan teknis dan akan disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Masyarakat tentu berkepentingan mengetahui bagaimana anggaran daerah digunakan, terlebih ketika alokasinya mencapai miliaran rupiah untuk rehabilitasi fasilitas perkantoran.

Kini, perhatian publik tertuju pada hasil audit Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah. Pemeriksaan diharapkan berlangsung secara menyeluruh, objektif, dan profesional, dengan tidak hanya menitikberatkan pada kelengkapan administrasi, tetapi juga menguji kesesuaian volume, spesifikasi teknis, kualitas material, nilai pekerjaan, serta kondisi fisik hasil rehabilitasi.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan sekadar penjelasan mengenai besarnya anggaran dan tahapan pengadaan, melainkan kepastian bahwa setiap rupiah APBD benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.

Hasil audit Inspektorat pun diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan rehabilitasi toilet di empat gedung tersebut, termasuk memastikan apakah seluruh pekerjaan telah memenuhi ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.(Red/J)


Periksa Juga

Dugaan Persetubuhan Anak di Ampah Kota, Polisi Amankan Pria 22 Tahun

        Pengunjung : 1,056 Tamiang Layang, Betang.tv – Dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di …

Tinggalkan Balasan