Suriansyah Halim Tegaskan Keadilan Restoratif Tak Boleh Abaikan Hak Korban


Palangka Raya, Betang.tv – Keadilan restoratif tidak semestinya dimaknai sebatas upaya mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Lebih dari itu, pendekatan penyelesaian perkara tersebut harus memastikan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta terciptanya penyelesaian yang berlangsung secara sukarela tanpa tekanan.

Pandangan tersebut disampaikan praktisi hukum Suriansyah Halim, S.H., S.E., M.H., CLA., CLI., CPL., CPCLE., melalui catatan hukumnya mengenai prinsip keadilan restoratif.

Menurutnya, pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku harus menjadi bagian utama dalam setiap proses penyelesaian perkara yang mengedepankan pendekatan restoratif.

“Keadilan restoratif harus menempatkan pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku di pusat penyelesaian. Perdamaian bermakna ketika lahir tanpa tekanan dan dijalankan dengan sungguh-sungguh,” ujar Suriansyah, Minggu (22/11/2026).

Pernyataan itu menegaskan bahwa perdamaian tidak boleh menjadi tujuan tunggal hingga mengesampingkan kepentingan korban. Sebab, penyelesaian perkara yang hanya berorientasi pada tercapainya kesepakatan belum tentu mencerminkan terpenuhinya rasa keadilan.

Dalam perspektif keadilan restoratif, proses penyelesaian semestinya memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan, sekaligus mendorong pelaku memahami konsekuensi perbuatannya dan menjalankan tanggung jawab.

Aspek kesukarelaan juga menjadi prinsip penting. Kesepakatan yang lahir akibat intimidasi, tekanan, atau ketimpangan posisi para pihak berpotensi menghilangkan makna keadilan yang hendak diwujudkan.

Karena itu, pendekatan restoratif membutuhkan proses yang sungguh-sungguh, mengedepankan penghormatan terhadap hak para pihak, serta memastikan tidak ada kepentingan yang dikorbankan atas nama perdamaian.

Suriansyah Halim merupakan Founder dan Managing Partner Kantor Hukum Suriansyah Halim & Associates. Selain itu, dia menjabat Ketua Penegak Hukum Rakyat Indonesia (PHRI) Kalimantan Tengah serta Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kalimantan Tengah tersebut mengingatkan bahwa esensi keadilan tidak berhenti pada tercapainya kesepakatan. Pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku tetap menjadi bagian penting dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang bermakna.(Red/J)


Periksa Juga

Pria 43 Tahun Tewas Diduga Ditusuk di Nagaleah, Polisi Lakukan Penyelidikan

        Pengunjung : 1,106 Tamiang Layang, Betang.tv – Peristiwa kekerasan yang berujung maut mengguncang Desa …

Tinggalkan Balasan