betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Palangka Raya, Betang.tv – Pelantikan Prof. Bhayu Rhama, S.T., M.B.A., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) periode 2026-2030 diharapkan menjadi momentum untuk mengakhiri dinamika kontestasi internal dan memasuki fase konsolidasi serta pembenahan institusi.
Pandangan tersebut disampaikan Damai Alam Usop menyikapi kepemimpinan baru UPR. Ia menilai universitas memiliki posisi strategis bagi Kalimantan Tengah sehingga energi kelembagaan perlu diarahkan pada penguatan mutu akademik, tata kelola, riset, dan kebermanfaatan bagi masyarakat.
“Setelah seluruh proses pemilihan selesai, sekarang waktunya semua pihak memberi ruang kepada rektor baru untuk bekerja. UPR terlalu penting bagi Kalimantan Tengah kalau energinya terus habis pada kontestasi internal,” kata Damai, Senin (5/10/2026).
Menurutnya, langkah awal yang penting bukan hanya menyelesaikan persoalan fasilitas, tetapi juga melakukan pemetaan kondisi institusi secara objektif.
Ia mengapresiasi komitmen Prof. Bhayu yang menjadikan 100 hari pertama sebagai momentum pembenahan sejumlah persoalan mendasar, termasuk fasilitas pembelajaran.
Namun, Damai berharap periode tersebut sekaligus digunakan untuk menyusun baseline yang jelas mengenai kondisi UPR, mulai dari program studi, sumber daya manusia, aset, keuangan, sistem digital, mutu pelayanan, akreditasi, produktivitas riset, kondisi lulusan, hingga efektivitas kerja sama.
“Setelah baseline itu jelas, baru kita bicara transformasi,” ujarnya.
Damai menilai visi UPR Berbakat dan Bereputasi memiliki peluang besar untuk diterjemahkan menjadi agenda pengembangan kampus yang lebih konkret.
Menurut dia, istilah “berbakat” tidak cukup dimaknai sebagai upaya mencetak mahasiswa berprestasi. Lebih dari itu, UPR perlu membangun ekosistem talenta yang mencakup mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
Sementara reputasi, lanjutnya, sebaiknya tidak semata-mata diukur melalui peringkat universitas.
“Reputasi yang kuat seharusnya lahir dari mutu akademik, integritas, kualitas riset, kebermanfaatan bagi masyarakat, dan pengakuan dari luar terhadap pekerjaan yang memang bagus,” katanya.
Ia juga mendorong UPR memperkuat orientasi Kampus Berdampak. Menurut Damai, keberhasilan perguruan tinggi tidak cukup diukur dari jumlah penelitian, seminar, pengabdian, maupun nota kesepahaman yang ditandatangani.
Pertanyaan yang lebih penting, kata dia, adalah apakah hasil penelitian digunakan, apakah kerja sama menghasilkan manfaat, apa perubahan yang lahir dari pengabdian, serta kompetensi apa yang benar-benar dimiliki mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikan.
“Ukuran universitas modern mulai bergeser, dari aktivitas menuju outcome dan dampak,” ujarnya.
Damai juga menilai UPR perlu meninjau kembali kurikulum agar lebih responsif terhadap perkembangan kecerdasan artifisial, ekonomi digital, perubahan struktur pekerjaan, serta kebutuhan kompetensi baru.
Ia mengatakan UPR tidak perlu meniru model perguruan tinggi dari negara lain secara mentah. Namun, berbagai praktik baik dapat dipelajari dan disesuaikan dengan kebutuhan Kalimantan Tengah.
“UPR tidak perlu menjadi Finlandia dan tidak perlu menjadi Tiongkok. Yang harus kita rumuskan adalah model UPR sendiri,” katanya.
Menurutnya, standar keilmuan UPR harus berorientasi global, tetapi persoalan yang dipecahkan tetap berangkat dari realitas Kalimantan.
Karena itu, mahasiswa dinilai perlu memiliki kompetensi utama sesuai bidang studinya sekaligus dibekali literasi AI dan data, kemampuan riset, pemecahan masalah, komunikasi, kepemimpinan, kewirausahaan, serta pengalaman menangani persoalan nyata.
Ia juga membuka gagasan penguatan kompetensi lintas bidang melalui mata kuliah pilihan, minor, maupun microcredential.
“Anak kehutanan misalnya bisa mengambil data science. Anak ekonomi bisa mengambil sustainability atau carbon economy. Anak hukum bisa belajar indigenous governance. Anak pertanian bisa masuk precision agriculture dan AI,” jelasnya.
Di bidang riset, Damai berharap UPR berani menentukan sejumlah persoalan strategis Kalimantan Tengah sebagai misi riset bersama.
Gambut, hutan, kebakaran, sungai, pangan, kesehatan, sumber daya alam, transformasi digital, tata kelola, masyarakat adat, budaya, dan keberlanjutan, menurutnya, merupakan isu yang dapat dikaji secara lintas disiplin.
Ia mencontohkan persoalan gambut dan kebakaran hutan yang tidak dapat dilihat hanya dari satu perspektif.
“Di sana ada persoalan ekologi, teknologi, kesehatan, ekonomi, hukum, tata kelola, pendidikan sampai perilaku masyarakat. Artinya, satu persoalan membutuhkan banyak disiplin,” katanya.
Damai menilai Kalimantan Tengah dapat dikembangkan sebagai semacam living laboratory bagi UPR. Namun, ia menekankan agar masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek penelitian.
“Masyarakat harus menjadi mitra pengetahuan. Akademisi mempunyai ilmu dan metodologi, tetapi masyarakat lokal juga mempunyai pengalaman ekologis, pengetahuan budaya, sejarah ruang, dan pengetahuan praktis yang telah hidup sangat lama,” ujarnya.
Damai juga menilai UPR memiliki ruang penting dalam pengembangan kajian mengenai identitas, kebudayaan, dan nilai-nilai lokal Kalimantan Tengah.
Ia menyinggung isu pengujian Undang-Undang Provinsi Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi terkait pengakuan identitas etnik Dayak yang saat ini diajukan bersama sejumlah pihak.
Menurutnya, isu tersebut tidak semestinya dipahami sebagai upaya meniadakan keberagaman masyarakat Kalimantan Tengah.
“Yang sedang kita cari adalah bagaimana mengakui akar historis dan kultural daerah tanpa mengurangi kesetaraan siapa pun yang hidup di dalamnya,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Damai menilai nilai-nilai Huma Betang dapat diterjemahkan ke dalam budaya akademik dan tata kelola UPR.
“UPR jangan menjadikan Huma Betang hanya sebagai jargon atau ornamen kebudayaan. Nilai kebersamaan, kesetaraan, toleransi, musyawarah, dan penghormatan terhadap hukum dapat diterjemahkan langsung menjadi budaya tata kelola kampus,” tuturnya.
Ia menilai pengakuan terhadap Dayak sebagai salah satu akar historis-kultural Kalimantan Tengah dapat berjalan beriringan dengan karakter UPR sebagai rumah akademik yang terbuka bagi seluruh masyarakat.
“Dua hal itu sama sekali tidak bertentangan. Justru universitas yang mempunyai akar yang kuat biasanya lebih mudah mempunyai identitas akademik,” katanya.
Damai berharap UPR tidak sekadar menjadi universitas yang besar secara institusional, tetapi mampu membangun keunggulan akademik yang berangkat dari kekhasan Kalimantan.
Sejumlah bidang seperti gambut tropis, hutan dan biodiversitas, masyarakat adat, hukum yang hidup, sungai dan tata air, pembangunan wilayah tropis, ekonomi sumber daya, kesehatan tropis, indigenous knowledge, budaya Dayak, hingga pemanfaatan AI dapat dikembangkan menjadi kekuatan akademik UPR.
“Lokalitas tidak menjadi hambatan menuju global. Justru lokalitas dapat menjadi keunggulan ilmiah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Damai mendorong perubahan pola kerja sama UPR dengan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan kerja sama tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan jumlah MoU yang ditandatangani, tetapi dari manfaat konkret yang dihasilkan.
“Ukurannya adalah berapa mahasiswa mendapat pengalaman yang berkualitas, berapa riset digunakan, berapa inovasi diterapkan, berapa kebijakan terbantu oleh kajian universitas, berapa persoalan masyarakat diselesaikan, dan berapa sumber daya eksternal yang berhasil dibawa masuk untuk memperkuat kampus,” katanya.
Ia menyebut UPR perlu bergerak dari sekadar link and match menuju link, match, create, dan impact.
Artinya, kampus terhubung dengan kebutuhan masyarakat, menyesuaikan kompetensi, bersama-sama menciptakan solusi, kemudian memastikan solusi tersebut benar-benar digunakan.
“Penelitian yang bagus belum otomatis berdampak. Dampak baru terjadi ketika pengetahuan diterjemahkan menjadi sesuatu yang dipakai,” ujar Damai.
Pada sisi tata kelola, ia menilai digitalisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan aplikasi.
Menurutnya, konsep smart campus harus mampu membuat data terintegrasi, pelayanan lebih sederhana, aset terkelola dengan baik, serta keputusan pimpinan berbasis data.
“Kampus disebut cerdas kalau datanya terintegrasi, proses pelayanannya lebih sederhana, asetnya diketahui dan produktif, keputusan pimpinan berbasis data, serta mahasiswa dan dosen bisa merasakan bahwa birokrasi membantu pekerjaan akademik, bukan justru menjadi beban akademik,” katanya.
Damai berharap kepemimpinan Prof. Bhayu dapat menjadi momentum menyatukan berbagai agenda tersebut secara bertahap.
Ia menilai perubahan tidak harus selalu dimulai dari program besar. Yang lebih penting adalah arah yang jelas, baseline yang jujur, prioritas yang realistis, serta indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi secara terbuka.
“Bangun manusianya, perbaiki institusinya, kuatkan ilmunya, hubungkan dengan persoalan nyata, kemudian ukur dampaknya. Kalau proses itu berhasil, reputasi akan mengikuti,” pungkasnya.
Damai juga menyampaikan ucapan selamat kepada Prof. Bhayu Rhama sekaligus mengajak seluruh pihak memberikan kesempatan kepada kepemimpinan baru untuk bekerja.
“Setelah kompetisi selesai, sekarang waktunya membangun UPR bersama-sama. Kritik tetap penting, tetapi kritik juga harus disertai gagasan dan kesediaan untuk bekerja,” katanya.
Menurutnya, masa depan UPR tidak hanya berkaitan dengan sivitas akademika, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan masa depan Kalimantan Tengah.
Karena itu, ia berharap empat tahun kepemimpinan Prof. Bhayu tidak hanya menjadikan UPR lebih besar, tetapi juga semakin relevan bagi mahasiswa, masyarakat, pembangunan daerah, dan perkembangan ilmu pengetahuan.(Red/J)
