betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Tamiang Layang, Betang.tv – Di tengah tekanan fiskal akibat proyeksi pendapatan daerah yang merosot Rp103,82 miliar, Pemerintah Kabupaten Barito Timur memilih mempertahankan bahkan meningkatkan kapasitas belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Rancangan perubahan anggaran tersebut diajukan Bupati Barito Timur M. Yamin dalam Rapat Paripurna DPRD Barito Timur, Selasa (18/8/2026). Total perubahan APBD 2026 dirancang mencapai Rp1.020.668.215.756,85, atau meningkat sekitar Rp26,49 miliar (2,66 persen) dibandingkan APBD murni 2026.
Di balik kenaikan belanja tersebut, terdapat tantangan fiskal yang tidak ringan. Pendapatan daerah justru diproyeksikan turun menjadi Rp856,74 miliar, berkurang Rp103,82 miliar atau 10,81 persen dari APBD murni.
Situasi itu membuat perubahan APBD 2026 bukan sekadar persoalan menggeser angka dalam dokumen anggaran. Pemerintah daerah dituntut memastikan ruang fiskal yang semakin terbatas tetap mampu menopang pelayanan publik dan program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Bupati M. Yamin menegaskan, perubahan APBD harus dipandang sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pembangunan, bukan sekadar penyesuaian administratif.
“Pembahasan Perubahan APBD tidak semata-mata dimaknai sebagai perubahan angka-angka dalam dokumen anggaran, tetapi harus ditempatkan sebagai upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Yamin.
Kontras antara pendapatan dan belanja menjadi salah satu sorotan utama dalam rancangan perubahan APBD tersebut.
Ketika pendapatan diproyeksikan menyusut lebih dari Rp100 miliar, belanja daerah justru dirancang mencapai sekitar Rp1,02 triliun. Pemerintah daerah menyatakan belanja akan dipertajam agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Sejumlah sektor yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap masyarakat tetap menjadi prioritas. Di antaranya pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta penguatan pelayanan pemerintahan.
Pada sektor pendidikan, Pemkab Barito Timur mengalokasikan sekitar Rp265,74 miliar, atau 26,04 persen dari total belanja daerah.
Sementara itu, sektor kesehatan melalui Dinas Kesehatan dan RSUD memperoleh alokasi sekitar Rp171,16 miliar, atau 16,77 persen. Adapun belanja infrastruktur pelayanan publik mencapai sekitar Rp169,39 miliar atau 17,09 persen dari total belanja daerah.
Anggaran pendidikan antara lain diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk penanganan sekolah yang mengalami kerusakan, baik berat maupun ringan.
Di sektor kesehatan, anggaran diarahkan antara lain untuk penyediaan peralatan dan alat kesehatan bagi pustu desa. Sementara pada sektor infrastruktur, salah satu fokusnya adalah rehabilitasi jalan kabupaten.
Tekanan pada sisi pendapatan membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan program yang dipertahankan dan dibiayai.
Penyusunan perubahan APBD dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD hingga semester pertama, perkembangan ekonomi daerah, kemampuan keuangan, serta prioritas pembangunan.
Program yang bersifat mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap pelayanan dasar serta kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian utama.
Untuk menutup kebutuhan pembiayaan, rancangan perubahan APBD mencantumkan pembiayaan netto sebesar Rp163,93 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025.
Dengan skema tersebut, pemerintah daerah berupaya menjaga agar penurunan pendapatan tidak serta-merta mengorbankan program prioritas yang telah dirancang hingga penghujung tahun anggaran.
Yamin pun berharap pembahasan bersama DPRD menghasilkan kebijakan fiskal yang tidak hanya realistis terhadap kemampuan keuangan daerah, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Saya percaya kepada unsur Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan yang terhormat, dapat bekerja sama dan memberikan pemikiran yang konstruktif dan responsif secara khusus dalam pembahasan program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi, Prioritas Kabupaten terutama 20 program Bupati dan Wakil Bupati serta kebutuhan masyarakat dan daerah,” ujarnya.
Rancangan Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan bersama DPRD Barito Timur sesuai mekanisme dan jadwal yang telah ditetapkan.(Red/R)
