betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Puruk Cahu, BetangTv News – Baru-baru ini, DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura) kedatangan tamu penting dari staf Kepresidenan Republik Indonesia bidang Masyarakat Hukum Adat, Yandu Zulkarnaen.
Kedatangan Yandu tersebut guna membantu DPRD dalam merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Kabupaten Mura.
Yandu Zulkarnaen dalam keterangan pers yang disampaikan di ruangan kerja Wakil Ketua II DPRD Mura kepada awak media mengatakan, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga menjadi salah satu syarat untuk mewujudkan Mura Emas tahun 2030, apabila keberadaan masyarakat hukum adat ini belum ada pengakuan dari pemerintah daerah, maka dipastikan cita-cita Mura Emas tahun 2030 akan sulit terwujud.Kata Yandu yang di percaya Presiden RI menangani bidang Hukum Adat tersebut.
Pada pertemuan itu Yandu Zulkarnaen juga menekankan agar Pemkab Mura bersama pihak DPRD fokusnya juga bisa diarahkan kepada penyelesaikan tata batas antar desa dan kecamatan, serta sekaligus membuat peta desa.
Karena, menurutnya wilayah masyarakat adat ini penting mendapatkan kejelasan agar hak-hak masyarakat adat terlindungi.
“Mengenai keberadaan hutan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), hutan adat bukan lagi dipandang sebagai hutan negara,” ujar Yandu.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Mura, Rahmanto Muhidin menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada Yandu Zulkarnaen yang sudah berkesempatan melakukan kunjungan kerjanya ke DPRD Mura.
Mengenai maksud dan tujuan Yandu, Waket II DPRD Mura Rahmanto menyatakan, masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Mura ini secara de facto memang ada, karena dari dulu memang sudah hidup, tumbuh dan berkembang.
“Secara de jure yang perlu ditindak lanjuti oleh Pemda melalui Dinas Lingkungan Hidup melalui kegiatan inventarisasi, pemetaan dan validasi tentang keberadaan masyarakat hukum adat,” demikian Rahmanto.(Ma/Red)
