betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Buntok, Betang.tv – Persoalan sampah di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito kini tak lagi dipandang semata isu kebersihan. Pemerintah Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah mulai mendorong perubahan paradigma besar, yakni menjadikan pengelolaan sampah sebagai gerakan kolektif yang berdampak langsung terhadap kelestarian lingkungan sekaligus penguatan ekonomi masyarakat.
Gagasan itu mengemuka saat Camat Karau Kuala, Adriansyah, didampingi Lurah Bangkuang, H Muhammad Iqbal, hadir sebagai narasumber dalam Podcast dan Talkshow Perangkat Daerah Bicara yang disiarkan langsung Radio Batuah 103.2 FM, Selasa (12/5/2026).
Dipandu Co Host Sri Wahyuni, dialog publik tersebut mengangkat tema “Kolaborasi Pengelolaan Sampah untuk Lestarinya Lingkungan Hidup dan Potensi Ekonomi Sumber Daya Perikanan.” Tema ini dinilai relevan dengan tantangan wilayah DAS Barito yang selama ini menghadapi persoalan banjir berkala, sedimentasi, hingga ancaman pencemaran sungai akibat sampah rumah tangga dan limbah plastik.
Dalam paparannya, Adriansyah menegaskan bahwa pola penanganan sampah konvensional dengan pendekatan “kumpul-angkut-buang” tidak lagi memadai diterapkan di kawasan rawan genangan seperti Karau Kuala.
Menurutnya, pengelolaan sampah harus disesuaikan dengan karakteristik geografis wilayah DAS Barito yang memiliki ekosistem sungai sangat sensitif terhadap pencemaran, terutama dari sampah anorganik berbahan plastik.
“Kesadaran masyarakat untuk memilah sampah rumah tangga menjadi kunci utama. Jika tidak dikendalikan, sampah plastik akan berdampak langsung terhadap kualitas air dan keberlangsungan ekosistem sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan, persoalan sampah bukan hanya ancaman lingkungan, tetapi juga berkaitan erat dengan keberlanjutan sektor perikanan dan ekonomi warga yang bergantung pada kualitas perairan sungai.
Karena itu, Pemerintah Kecamatan Karau Kuala mulai mendorong model pengelolaan berbasis kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pendekatan tersebut diarahkan agar penanganan sampah tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan menjadi gerakan berkelanjutan berbasis partisipasi publik.
Dalam strategi jangka pendek, pemerintah mendorong optimalisasi bank sampah, pemanfaatan biopori, hingga penggunaan komposter rumah tangga sebagai langkah awal mengurangi timbunan sampah dari sumbernya.
Sementara untuk jangka menengah dan panjang, Karau Kuala menargetkan pembangunan sarana pengelolaan modern seperti TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle) dan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) di ibu kota kecamatan maupun kluster desa.
Langkah tersebut diyakini dapat menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih adaptif terhadap kondisi wilayah sungai dan banjir.
Tak hanya itu, Adriansyah juga menyoroti besarnya potensi ekonomi dari pengelolaan sampah apabila dilakukan secara serius dan terstruktur. Menurutnya, sampah memiliki nilai ekonomi yang selama ini belum dimanfaatkan optimal oleh masyarakat.
“Pengelolaan sampah yang baik bukan sekadar menjaga kebersihan lingkungan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan lingkungan sekaligus peluang ekonomi baru bagi masyarakat,” tegasnya.
Dengan pola pengelolaan yang tepat, pemerintah berharap masyarakat tidak lagi memandang sampah sebagai persoalan semata, melainkan sumber daya yang mampu menciptakan nilai tambah, membuka peluang usaha, dan meningkatkan pendapatan warga di tingkat lokal.(Red/J)
