“inflasi akan mempengaruhi daya beli dan menghambat kesejahteraan masyarakat yang akan dapat berdampak sangat signifikan terhadap meningkatnya angka kemiskinan”
Palangka Raya, BetangTV News, – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran membuka secara resmi Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Prov. Kalteng tahun 2022 bertema “Strategi Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah pada tingkat Desa/Kelurahan”, bertempat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (15/9/2022).
Dalam arahannya, Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran menyampaikan agar melakukan penekanan inflasi, karena inflasi akan mempengaruhi daya beli dan menghambat kesejahteraan masyarakat yang akan dapat berdampak sangat signifikan terhadap meningkatnya angka kemiskinan.
“Kita patut bersyukur, Perkembangan Ekonomi Kalimantan Tengah walau masih dalam kondisi pandemi pada Pada triwulan II 2022, ekonomi Kalteng tumbuh sebesar 7,31% (tahun ke tahun), tetap bertahan tinggi setelah sebelumnya tumbuh 7,32% (tahun ke tahun)”, tutur H. Sugianto Sabran.
Gubernur menambahkan pada sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi didorong oleh kinerja ekspor yang tumbuh sebesar 18,55% (tahun ke tahun), dengan Jepang sebagai tujuan utama. Di sisi penawaran, sektor Lapangan Usaha Pertambangan tetap tumbuh impresif, yaitu sebesar 33,51% (tahun ke tahun) setelah triwulan sebelumnya tumbuh 26,80%. Secara umum, ekspor pertambangan porsinya kian membesar, mencapai 82,6% dari total ekspor komoditas. Pada bulan Agustus 2022, sesuai dengan rilis BPS pada tanggal 1 September 2022 inflasi Prov. Kalteng sebesar 6,94 (tahun ke tahun) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kalteng Agustus 2022 tercatat deflasi sebesar 0,01% (bulan ke bulan). Penurunan harga Cabai Rawit menyumbang deflasi 0,13% pada Agustus seiring dengan pulihnya pasokan dari sentra produksi di Jawa yang sudah memasuki masa panen. Normalisasi harga angkutan udara juga turut menyumbang deflasi seiring menurunnya permintaan.
Berdasarkan data dari TPID Prov. Kalteng terdapat 5 (lima) besar komoditas penyumbang inflasi bersumber dari Volatile Food (VF) dan Administered Price (AP) seperti tarif angkutan udara, bawang merah, beras dan ikan tongkol serta ikan nila. Sementara itu, kenaikan tarif PDAM dan rumah sakit di Sampit juga harus menjadi perhatian karena berdampak pada kenaikan laju inflasi Sampit dan tentunya Prov. Kaleng menjadi lebih tinggi. Andil tarif PDAM pada Oktober 2021 berdampak 42% terhadap inflasi Sampit dan 22% terhadap inflasi Kalteng, dan berangsur menurun hingga Juni 2022 masing-masing sebesar 23% dan 10%.
Langkah strategis dalam percepatan penanganan Inflasi di Kalteng berdasarkan Surat Instruksi Gubernur Kalteng yakni melaksanakan Program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) salah satunya melalui kegiatan Sekuyan Lombok yang merupakan Gerakan menanam Cabai Rawit di Pekarangan Rumah, menugaskan masing-masing Satuan Tugas Pangan untuk melakukan Operasi Pasar secara periodik dan masif, melaksanakan Pasar Murah atau Pasar Penyeimbang secara rutin di lokasilokasi strategis di setiap kabupaten/kota SeKalteng serta berkoordinasi dengan Aparat Penegak untuk melakukan Hukum penindakan secara tegas bagi para penimbun Bahan Pangan dan Bahan Bakar Minyak.
“Saya juga mengapresiasi bagi Kabupaten/ kota yang telah mencanangkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Sekuyan Lombok baik Kota Palangka Raya dengan pembagian 2.000 bibit cabai dan Barito Selatan pada tanggal 3-5 September 2022 lalu dengan penyerahan sebanyak 1.300 bibit cabai serta kegiatan pasar murah dan operasi pasar sembako yang telah dilaksanakan oleh beberapa kabupaten kota”, kata Gubernur.
Peserta rapat koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2022 terdiri dari Kepala Desa, Ketua TP PKK, Camat dan Lurah, Babinsa dan Bhabinkamtibmas SeKalteng yang berjumlah 5.710 orang.
Rakor dihadiri Anggota DPR RI Dapil Kalteng H. Agustiar Sabran yang juga merupakan Ketua DAD Prov. Kalteng, Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, Forkopimda Prov. Kalteng, Ketua TP-PKK Prov Kalteng Ivo Sugianto Sabran serta Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait. Dari pemerintah daerah hadir Bupati/ Wali Kota se-Kalteng, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se-Kalteng, Kepala Desa serta Ketua Tim Penggerak PKK Se-Kalteng. (RED)