betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Palangka Raya, Betang.tv – Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU Kota Palangka Raya dan beberapa wilayah Kalimantan Tengah selama sepekan terakhir kembali memicu sorotan publik.
Kondisi tersebut dinilai tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga mulai berdampak pada aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Ketua Umum Forum Kalimantan Membangun (FKM), Supriyadi Natae, menilai antrean berkepanjangan menjadi indikasi adanya persoalan pada rantai distribusi BBM di lapangan. Menurutnya, klaim stok aman seharusnya sejalan dengan distribusi yang merata hingga ke masyarakat.
“Jika pasokan dinyatakan aman, maka antrean panjang semestinya tidak terus terjadi. Ini menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap distribusi hingga tingkat SPBU,” ujar Supriyadi, Jumat (8/5/2026).
Ia menyoroti fenomena berkurangnya BBM di tingkat pengecer, sementara antrean di SPBU justru semakin padat. Kondisi tersebut, kata dia, mencerminkan adanya perubahan pola distribusi yang perlu diawasi lebih ketat.
Supriyadi mendorong pemerintah daerah bersama PT Pertamina (Persero) segera memperkuat pengawasan distribusi serta menyiapkan langkah operasional tambahan guna mengurai kepadatan antrean. Salah satu opsi yang dinilai dapat dipertimbangkan ialah penguatan distribusi bergerak di wilayah dengan tingkat antrean tinggi.
“Pemerintah daerah harus hadir dalam situasi seperti ini. Antrean BBM tidak boleh dibiarkan berlarut karena berdampak langsung pada sektor transportasi, logistik, dan aktivitas ekonomi masyarakat,” katanya.
FKM juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi energi di Kalteng agar persoalan serupa tidak terus berulang. Menurut Supriyadi, koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, Pertamina, dan instansi terkait menjadi kunci menjaga stabilitas distribusi BBM di daerah.
Selain itu, ia menekankan pentingnya transparansi data distribusi BBM oleh Pertamina, terutama terkait alokasi dan penyaluran ke SPBU di wilayah yang mengalami antrean panjang. Keterbukaan data dinilai penting untuk memperkuat pengawasan publik sekaligus mencegah potensi penyimpangan distribusi.
“Sebagai BUMN, Pertamina diharapkan membuka data distribusi secara transparan agar pengawasan publik dan pemerintah daerah dapat berjalan lebih optimal,” tegasnya.
Menurut Supriyadi, penanganan antrean BBM tidak cukup hanya dengan menambah jam operasional SPBU. Ia menilai diperlukan sistem distribusi yang lebih adaptif berbasis kebutuhan riil di lapangan, termasuk pemetaan konsumsi harian dan penguatan pengawasan hingga tingkat SPBU.
“Distribusi harus disesuaikan dengan kebutuhan di tiap wilayah agar tidak terjadi penumpukan di satu titik dan kekosongan di titik lainnya,” tandasnya.(Red/J)
