Jakarta, Betang.tv – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) memperkuat langkah kolaboratif dalam mendukung perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta pemberantasan peredaran gelap narkotika lintas negara melalui pertemuan dengan Inspektur Jenderal Polisi (Purn.) Dr. Ronny F. Sompie, S.H., M.H., di Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Umum DPP IPJI Dr. Ir. Kun Wardana Abyoto, M.T., Sekretaris Jenderal Andi Muhammad Nirwansyah, serta Bendahara Umum Christy Andrini. Suasana diskusi berlangsung hangat dan produktif, menghasilkan sejumlah kesepahaman untuk memperkuat sinergi antara organisasi profesi jurnalis dengan tokoh nasional yang memiliki pengalaman panjang di bidang kepolisian, keimigrasian, dan perlindungan pekerja migran.
Salah satu agenda utama dalam pertemuan itu adalah penyampaian permohonan kepada Dr. Ronny F. Sompie untuk bergabung sebagai Dewan Pembina DPP IPJI. Pengurus IPJI menilai rekam jejak dan pengalaman Ronny Sompie akan menjadi nilai strategis dalam memperkuat kapasitas organisasi, khususnya di bidang edukasi publik, peningkatan kompetensi jurnalis, serta penguatan peran pers dalam mengawal isu-isu kebangsaan.
Menanggapi permohonan tersebut, Dr. Ronny F. Sompie menyatakan kesediaannya menjadi Dewan Pembina DPP IPJI.
Ketua Umum DPP IPJI, Dr. Ir. Kun Wardana Abyoto, M.T., menyambut baik keputusan tersebut. Menurutnya, bergabungnya Ronny Sompie menjadi momentum penting bagi organisasi untuk memperluas kontribusi dalam mendukung program-program strategis pemerintah melalui jurnalisme yang profesional, independen, dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Kami menyampaikan apresiasi atas kesediaan Dr. Ronny F. Sompie menjadi Dewan Pembina DPP IPJI. Pengalaman beliau di bidang kepolisian, keimigrasian, dan perlindungan pekerja migran akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi IPJI dalam meningkatkan kualitas sumber daya jurnalis sekaligus memperkuat edukasi kepada masyarakat,” ujar Kun Wardana.
Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal DPP IPJI, Andi Muhammad Nirwansyah, menilai kompleksitas kejahatan transnasional saat ini menuntut keterlibatan seluruh elemen bangsa, termasuk insan pers.
Menurutnya, jurnalis memiliki posisi strategis sebagai penyampai informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif. Melalui pemberitaan yang berkualitas, media dapat berperan dalam mencegah TPPO, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur resmi penempatan pekerja migran, serta membangun kewaspadaan terhadap jaringan peredaran narkotika lintas negara.
Sementara itu, Bendahara Umum DPP IPJI, Christy Andrini, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan fondasi penting dalam membangun kesadaran publik terhadap ancaman kejahatan transnasional yang semakin berkembang.
Dalam pertemuan tersebut, para peserta juga membahas pentingnya memperkuat sinergi antara IPJI dengan kementerian, lembaga negara, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga organisasi kemasyarakatan untuk memperluas literasi publik terkait perlindungan PMI, pencegahan TPPO, dan pemberantasan narkotika.
Sebagai tindak lanjut, DPP IPJI bersama Dr. Ronny F. Sompie berencana menggelar program sosialisasi nasional di berbagai provinsi. Program tersebut akan melibatkan insan pers, akademisi, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, organisasi pekerja migran, dan masyarakat sebagai upaya membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bahaya perdagangan orang serta kejahatan lintas negara.
Dalam kesempatan itu, Dr. Ronny F. Sompie menegaskan bahwa pencegahan TPPO tidak dapat dibebankan kepada satu institusi semata, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Pers memiliki kekuatan besar dalam membangun opini publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Informasi yang akurat, faktual, dan edukatif akan menjadi benteng awal agar masyarakat tidak mudah menjadi korban sindikat perdagangan orang maupun jaringan narkotika internasional,” tegasnya.
Dr. Ronny F. Sompie merupakan Inspektur Jenderal Polisi (Purn.) yang memiliki pengalaman panjang di bidang penegakan hukum, komunikasi publik, dan keimigrasian. Selama berdinas di Kepolisian Republik Indonesia, ia pernah menjabat sebagai Kepala Biro Pengawasan Penyidikan (Karowassidik) Bareskrim Polri, Kepala Divisi Humas Polri, Direktur Reserse Kriminal Polda Sumatera Utara, Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya, hingga Kepala Kepolisian Daerah Bali.
Pada 2015, ia dipercaya Presiden Republik Indonesia menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga 2020. Dalam masa kepemimpinannya, Ronny Sompie mendorong modernisasi layanan keimigrasian, memperkuat pengawasan orang asing, meningkatkan kerja sama internasional, serta memperkokoh sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam pencegahan TPPO dan penyelundupan manusia.
Dengan bergabungnya Dr. Ronny F. Sompie sebagai Dewan Pembina, DPP IPJI berharap organisasi semakin mampu memperkuat peran jurnalis sebagai agen perubahan, penyampai informasi yang kredibel, serta mitra strategis dalam mengedukasi masyarakat mengenai perlindungan pekerja migran, pencegahan TPPO, pemberantasan narkotika, dan berbagai isu strategis nasional lainnya.(Red)
betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
