Fraksi PSRD Soroti Ekonomi, Jabatan Plt, dan Serapan Anggaran dalam Perubahan APBD Bartim 2026


Tamiang Layang, Betang.tv – Fraksi Gabungan Persatuan Solidaritas Rakyat Demokrasi (PSRD) DPRD Kabupaten Barito Timur menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap pengajuan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2026.

Pandangan umum tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi PSRD, Reni Sugiarti, S.Pd., M.M., dalam Rapat Paripurna I Masa Sidang I Tahun Sidang 2026 DPRD Kabupaten Barito Timur, Senin (31/8/2026). Dalam kesempatan itu, Fraksi PSRD menyatakan menerima pengajuan Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut bersama pihak eksekutif.

Dalam pandangannya, Fraksi PSRD mengapresiasi penyusunan rancangan perubahan APBD yang mengakomodasi sejumlah penyesuaian, khususnya terkait dana transfer, alokasi belanja pegawai, serta efisiensi belanja daerah. Namun, perubahan anggaran tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi penyesuaian administratif, melainkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan tantangan pembangunan daerah.

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius adalah kondisi perekonomian masyarakat yang dinilai mengalami penurunan. Dampaknya, sejumlah usaha terpaksa menghentikan operasional, bahkan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Atas kondisi tersebut, Fraksi PSRD mendorong pemerintah daerah merumuskan langkah konkret melalui kebijakan dan pemberian insentif yang tepat sasaran guna menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat serta memperkuat iklim usaha di Kabupaten Barito Timur.

Selain persoalan ekonomi, Fraksi PSRD juga menyoroti masih adanya jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) dan dinilai telah melampaui batas waktu penunjukan.

Menurut Fraksi PSRD, kondisi tersebut perlu segera dievaluasi karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan administratif, menghambat efektivitas kinerja birokrasi, membatasi kewenangan dalam pengambilan keputusan strategis, hingga memicu persoalan internal organisasi pemerintahan.

Dalam aspek pendapatan daerah, Fraksi PSRD meminta pemerintah mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui peningkatan pengelolaan sektor-sektor potensial, termasuk pajak dan retribusi daerah. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemandirian fiskal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Fraksi PSRD juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap realisasi penyerapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum optimal. Program dan kegiatan pemerintah daerah harus dilaksanakan secara efektif, terukur, dan tepat waktu agar manfaat anggaran benar-benar dapat dirasakan masyarakat.

Di sisi lain, belanja daerah diharapkan tetap diarahkan pada program-program prioritas yang selaras dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Barito Timur.

Persoalan sinkronisasi perencanaan turut menjadi catatan Fraksi PSRD. Mereka meminta agar seluruh program OPD diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur 2026–2029 sehingga pelaksanaan pembangunan memiliki arah, kesinambungan, dan sasaran yang jelas.

Pada sektor pembangunan, Fraksi PSRD mendorong pemerintah daerah mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengalami kendala menjelang berakhirnya tahun anggaran. Evaluasi tersebut mencakup pekerjaan fisik, kegiatan yang masih membutuhkan proses tender, program yang regulasinya masih dalam pembahasan pemerintah pusat, serta kegiatan yang terkendala keterbatasan anggaran maupun sarana dan prasarana.

Menurut Fraksi PSRD, langkah antisipatif diperlukan agar pelaksanaan kegiatan tidak terhambat dan anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai ketentuan.

Perhatian juga diarahkan pada sektor pendidikan, khususnya menyikapi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Fraksi PSRD meminta pemerintah daerah mengimbau sekolah-sekolah di wilayah terdampak untuk mempertimbangkan penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau penyesuaian jam belajar demi melindungi kesehatan peserta didik.

Apabila kualitas udara semakin memburuk dan berpotensi membahayakan kesehatan serta keselamatan siswa, pemerintah daerah diminta mempertimbangkan kebijakan meliburkan kegiatan belajar mengajar sebagai langkah perlindungan.

Lebih jauh, Fraksi PSRD mengingatkan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan bertanggung jawab agar realisasi belanja tidak rendah serta tidak kembali menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam jumlah besar.

Fraksi PSRD juga meminta penjelasan yang memadai mengenai arah alokasi belanja untuk pelayanan dasar masyarakat, perubahan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, pergeseran anggaran, hingga pemanfaatan SILPA tahun anggaran sebelumnya.

Seluruh catatan tersebut, menurut Fraksi PSRD, perlu menjadi perhatian dalam pembahasan lanjutan Perubahan APBD 2026 agar kebijakan anggaran tidak hanya memenuhi aspek perencanaan dan administrasi, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik, penguatan ekonomi, dan percepatan pembangunan daerah.

Dengan sejumlah catatan tersebut, Fraksi Gabungan Persatuan Solidaritas Rakyat Demokrasi (PSRD) menyatakan menerima pengajuan Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.(Red/R)


Periksa Juga

DPRD Bartim Rampungkan Pembahasan APBD Perubahan 2026, Eksekutif Diminta Percepat Realisasi

        Pengunjung : 1,037 Tamiang Layang, Betang.tv – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) …