Raih WTP Bukan Berarti Tanpa Catatan, DPRD Bartim Soroti Kekurangan Volume Proyek dan Aset Daerah


Tamiang Layang, Betang.tv – Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) ternyata tidak berarti seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah telah berjalan tanpa persoalan.

DPRD Kabupaten Barito Timur mengungkap sejumlah catatan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mulai dari klasifikasi anggaran hingga persoalan pekerjaan fisik dan penatausahaan aset tetap.

Catatan tersebut disampaikan Juru Bicara DPRD Bartim, Rayanto, S.E., M.M., dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang III Tahun Sidang 2026, Rabu (15/7/2026), saat menyampaikan laporan hasil rapat kerja gabungan komisi bersama pemerintah daerah terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam laporannya, Rayanto menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK mencatat beberapa aspek yang masih memerlukan pembenahan.

Pertama, klasifikasi anggaran belanja yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kedua, terdapat kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi pada belanja modal di tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Selain itu, BPK juga menyoroti pengelolaan aset tetap pemerintah daerah yang dinilai belum tertib.

Atas sejumlah temuan tersebut, BPK telah memberikan rekomendasi kepada Bupati Barito Timur agar melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai ketentuan guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Catatan ini menjadi bagian penting dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025. Sebab, opini WTP tidak boleh dimaknai bahwa seluruh pelaksanaan anggaran telah bebas dari kekurangan maupun persoalan yang membutuhkan tindak lanjut.

DPRD berharap rekomendasi BPK tidak berhenti sebagai catatan pemeriksaan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait melalui pembenahan administrasi, peningkatan pengawasan pekerjaan fisik, serta penertiban pengelolaan aset milik daerah.

Melalui fungsi pengawasannya, DPRD mendorong pemerintah daerah menjadikan hasil pemeriksaan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, capaian opini WTP selama 10 tahun berturut-turut dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dan manfaat pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.(Red/R)


Periksa Juga

DPRD Bartim Rampungkan Pembahasan APBD Perubahan 2026, Eksekutif Diminta Percepat Realisasi

        Pengunjung : 1,037 Tamiang Layang, Betang.tv – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) …