Tamiang Layang, Betang.tv – Persoalan kepastian hukum dan pengamanan aset milik Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) menjadi salah satu perhatian serius DPRD. Sejumlah aset tanah dan bangunan yang belum bersertifikat hingga aset yang masih dikuasai pihak lain diminta segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Ketua DPRD Bartim, Nursulistio, menegaskan bahwa penataan aset tidak boleh hanya berhenti pada pendataan administratif. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap aset memiliki kejelasan status kepemilikan dan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya untuk kepentingan masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya kepada awak media setelah memimpin Rapat Paripurna IV Masa Sidang III Tahun Sidang 2026, dengan agenda penyampaian hasil rapat kerja pembahasan bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, Rabu (15/7/2026).
Nursulistio menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi terhadap rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masih terdapat sejumlah persoalan aset yang membutuhkan penanganan secara bertahap dan terencana.
Salah satunya menyangkut aset tanah dan bangunan milik pemerintah daerah yang belum memiliki sertifikat atau belum mempunyai bukti kepemilikan yang kuat.
“Ada temuan dari aset tanah dan bangunan misalnya yang belum bersertifikat atau belum hak milik. Ini tentunya berproses, dan Pemda harus menganggarkan agar ini nanti setiap tahun harus semakin mengecil aset yang belum bersertifikat supaya kepemilikannya jelas milik Pemda,” terangnya.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan komitmen pemerintah daerah, terutama dalam menyiapkan perencanaan dan dukungan anggaran. Dengan demikian, proses sertifikasi dapat dilakukan secara berkelanjutan hingga seluruh aset memiliki kepastian hukum.
Selain aset yang belum bersertifikat, Nursulistio juga menyoroti aset pemerintah daerah yang masih berada dalam penguasaan pihak lain.
Untuk persoalan tersebut, DPRD mendorong pemerintah daerah melanjutkan langkah penanganan yang telah berjalan, termasuk membangun koordinasi dan meminta dukungan lembaga vertikal agar proses penyelesaiannya sesuai prosedur dan ketentuan hukum.
“Jadi yang menjadi hak pemerintah yang bisa dikelola untuk kepentingan masyarakat, kami kira pemerintah harus segera menindaklanjuti dan kami DPRD akan memantau melalui komisi kami dan rapat kerja berkaitan dengan tindak lanjut BPK,” tegasnya.
Ia menekankan, kejelasan status aset daerah merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kekayaan daerah. Aset yang tercatat dan memiliki kepastian hukum akan memberikan perlindungan terhadap potensi sengketa sekaligus memastikan pemanfaatannya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
DPRD Bartim pun memastikan akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pembenahan aset daerah menjadi agenda berkelanjutan, bukan sekadar respons atas temuan pemeriksaan BPK.(Red/R)
betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
