Tamiang Layang, Betang.tv – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur (Bartim) mendesak pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mempercepat tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seluruh rekomendasi dan temuan pemeriksaan ditargetkan dapat diselesaikan sebelum akhir 2026.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPRD Bartim, Nursulistio, kepada awak media usai memimpin Rapat Paripurna IV Masa Sidang III Tahun Sidang 2026, dengan agenda penyampaian hasil rapat kerja pembahasan bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, Rabu (15/7/2026).
Nursulistio menjelaskan, rekomendasi BPK mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari pembenahan administrasi dan penataan aset daerah hingga peningkatan pelayanan publik.
Menurutnya, DPRD telah melakukan ekspos bersama BPK serta menggelar rapat kerja dengan pemerintah daerah dan OPD terkait untuk mengevaluasi sejauh mana rekomendasi tersebut ditindaklanjuti.
“Karena itu adalah pemeriksaan yang akurat oleh lembaga yang berwenang, jadi kemarin kita sudah melakukan rapat dengan pemerintah daerah dan OPD terkait sehingga dalam ekspos itu sudah kelihatan apa yang sudah ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, progres tindak lanjut temuan BPK di Kabupaten Barito Timur tergolong tinggi. Sejumlah persoalan telah diselesaikan, sementara sebagian lainnya masih memerlukan langkah pembenahan lebih lanjut.
Meski demikian, DPRD menegaskan bahwa pekerjaan rumah yang masih tersisa tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Karena itu, pihaknya memasang target agar hingga penghujung tahun seluruh rekomendasi dapat dituntaskan semaksimal mungkin.
“Sejauh ini setelah dievaluasi DPRD menargetkan sampai akhir tahun itu harus clear, walaupun tidak mencapai 100 persen, dikarenakan pembahasan seperti aset perlu pembiayaan dan perencanaan,” tegasnya.
Nursulistio menambahkan, DPRD akan terus mengawal perkembangan tindak lanjut tersebut melalui fungsi pengawasan komisi maupun rapat kerja bersama OPD terkait.
Ia berharap, hasil evaluasi dan rekomendasi BPK benar-benar menjadi perhatian pemerintah daerah, bukan sekadar penyelesaian administratif, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.
Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah di Barito Timur semakin akuntabel, transparan, serta berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.(Red/R)
betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
