Tamiang Layang, Betang.tv – DPRD Kabupaten Barito Timur (Bartim) meminta pihak eksekutif memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan setiap catatan hasil pemeriksaan tidak berhenti sebatas laporan, tetapi ditangani sesuai ketentuan.
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja DPRD Bartim dengan agenda ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (6/7/2026).
Ketua DPRD Bartim, Nursulistio, menegaskan bahwa DPRD ingin mengetahui sejauh mana pemerintah daerah telah menindaklanjuti berbagai saran, rekomendasi, maupun temuan yang disampaikan BPK.
Menurutnya, penjelasan dari pihak eksekutif diperlukan agar DPRD memperoleh informasi yang jelas mengenai langkah pembenahan yang telah dilakukan, termasuk perkembangan penyelesaian setiap temuan pemeriksaan.
“Kami juga ingin memperoleh informasi dari pihak eksekutif berkaitan dengan tindak lanjut LHP BPK. Jika ada saran, pendapat, pembenahan maupun rekomendasi, apa saja yang sudah dilakukan. Begitu juga apabila terdapat temuan yang harus diselesaikan, kami ingin mengetahui sejauh mana progres penyelesaiannya,” tegas Nursulistio.
Ia menilai, tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab.
Karena itu, DPRD berharap seluruh rekomendasi BPK mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan ditindaklanjuti secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui pengawasan tersebut, DPRD ingin memastikan hasil pemeriksaan benar-benar menjadi dasar pembenahan, sehingga pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan mampu mencegah terulangnya persoalan serupa.(Red/R)
betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
