betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Kuala Kapuas, Betang.tv– Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui DP3APPKB menggelar Rapat Koordinasi Data Terpilah Gender dan Anak di Hotel Raudah Kuala Kapuas, Senin (24/11/2025).
Kegiatan dibuka langsung Sekretaris Daerah Kapuas, Usis I Sangkai, dan diikuti para narasumber serta peserta dari berbagai perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa kualitas data menjadi penentu arah dan keberhasilan pembangunan. Ia menilai pemerintah tak bisa lagi menyusun program berdasarkan asumsi atau data mentah yang tidak mencerminkan kebutuhan spesifik masyarakat.
“Pemerintah membutuhkan data yang akurat, terpilah, dan mutakhir agar setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan anak,” tegas Sekda.
Ia meminta setiap OPD aktif memperbarui data secara berkala dan meningkatkan akurasi laporan. Data valid, kata Usis, bukan sekadar angka, melainkan fondasi pengambilan keputusan yang menyentuh langsung kepentingan publik.
Sekda juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi lintas-OPD agar tidak terjadi perbedaan data yang dapat menghambat perencanaan. “Satu basis data yang akurat dan terintegrasi adalah keharusan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DP3APPKB Kapuas, dr Tri Setyautami, menekankan bahwa data terpilah gender dan anak merupakan kebutuhan strategis dalam membangun kebijakan yang inklusif.
“Data terpilah memungkinkan kita melihat kondisi nyata di lapangan, mengidentifikasi kesenjangan, dan merancang program yang tepat sasaran. Ini bukan formalitas administratif, tapi alat untuk mempertajam arah pembangunan,” jelasnya.
dr Tri menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor agar kualitas data semakin kuat. DP3APPKB, lanjutnya, akan terus memperkuat kapasitas OPD melalui pendampingan, pelatihan, dan integrasi informasi.
Rakor berlangsung interaktif dengan paparan mengenai mekanisme penyediaan data, integrasi sistem, dan praktik terbaik dalam pengelolaan data responsif gender dan anak. Kegiatan ditutup dengan penyusunan langkah tindak lanjut yang akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah ke depan.(Rby/Red)
