betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Tamiang Layang, Betang.tv – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur (Bartim) merampungkan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026. Penyelesaian tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara pihak legislatif dan eksekutif dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Sidang I Tahun 2026.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bartim, Nursulistio, didampingi para wakil ketua dan dihadiri anggota DPRD serta jajaran pemerintah daerah. Kegiatan berlangsung di ruang rapat DPRD Bartim, Selasa (27/10/2026).
Usai rapat, Nursulistio menjelaskan bahwa tahapan pembahasan, penyempurnaan, hingga persetujuan bersama terhadap APBD Perubahan 2026 telah diselesaikan.
Dengan demikian, pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif telah mencapai tahap akhir di tingkat DPRD.
“Setelah paripurna ini, seluruh rangkaian rapat kerja pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 sudah selesai. Selanjutnya, kami akan menyampaikan dokumen ini kepada pemerintah daerah melalui Bupati Barito Timur untuk segera ditindaklanjuti dan memperoleh nomor register, sehingga APBD Perubahan dapat segera dilaksanakan,” ujarnya.
Nursulistio menegaskan, program-program yang telah direncanakan harus dapat direalisasikan secara optimal. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah daerah benar-benar mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan kegiatan, mengingat waktu yang tersisa pada tahun anggaran 2026 relatif terbatas.
Menurutnya, kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat perlu menjadi perhatian agar pelaksanaannya tidak terkendala oleh keterbatasan waktu maupun kondisi cuaca.
“Kami meminta tim eksekutif agar benar-benar mengkaji dan mematangkan perencanaan pelaksanaan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Kami kira, untuk kegiatan tersebut tidak ada kendala berarti dari sisi waktu maupun cuaca,” tegasnya.
Sementara itu, untuk kegiatan pembangunan fisik, baik rehabilitasi maupun pembangunan baru, Nursulistio meminta agar pemerintah daerah melakukan kajian secara cermat dan realistis.
Ia menilai, keterbatasan waktu pelaksanaan harus menjadi pertimbangan serius. Apabila kegiatan tetap dilaksanakan karena merupakan kebutuhan dan telah diprogramkan, pengerjaannya harus dipastikan berjalan maksimal serta dapat diselesaikan sesuai target.
Sebaliknya, apabila terdapat kendala yang berpotensi menghambat penyelesaian pekerjaan, pemerintah daerah diminta menyiapkan kajian yang logis, terukur, dan memiliki dasar pertimbangan yang jelas.
Lebih lanjut, politisi Partai Golkar tersebut mengungkapkan bahwa hasil evaluasi gubernur terhadap APBD Perubahan dapat memuat penyesuaian, baik berupa pengurangan maupun penambahan dari usulan sebelumnya. Meski demikian, menurutnya, penyesuaian tersebut tidak mengubah struktur anggaran.
Ia juga menyampaikan bahwa setelah proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025, total APBD Perubahan 2026 tercatat sekitar Rp1,068 triliun.
“APBD Perubahan kita setelah audit BPK terhadap pertanggungjawaban APBD 2025 kemarin menjadi kurang lebih Rp1 triliun 68 miliar totalnya, dengan perubahan dari APBD murni sebelumnya,” pungkas Nursulistio.(Red/R)
