betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Palangka Raya, Betang.tv – Desakan terhadap keterbukaan pengelolaan Dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kalimantan Tengah kembali menguat.
Aliansi Lembaga Kalteng yang terdiri dari Suara Masyarakat Borneo (SUMBO) dan Forum Kalimantan Membangun (FKM) meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap transparansi pengelolaan Pokir Tahun Anggaran 2024-2025.
Pernyataan tersebut disampaikan aliansi melalui siaran pers di Palangka Raya, Selasa (12/5/2026). Mereka menilai respons DPRD Kalteng atas permintaan keterbukaan informasi publik sejauh ini belum menjawab substansi persoalan yang dipertanyakan masyarakat.
Aliansi menyoroti jawaban resmi DPRD yang dinilai lebih banyak memuat penjelasan administratif dan teknis penginputan data, namun belum membuka secara rinci mekanisme penganggaran, daftar kegiatan, hingga pelaksanaan program yang bersumber dari dana Pokir.
Ketua SUMBO, Diamon, menegaskan publik memiliki hak untuk mengetahui secara utuh proses perencanaan dan penggunaan anggaran daerah yang berasal dari aspirasi anggota dewan tersebut.
Menurutnya, transparansi menjadi kunci menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan APBD.
“Kami meminta seluruh data Pokir tahun 2024-2025 dibuka secara lengkap, termasuk berita acara kesepakatan, rincian program, hingga daftar proyek yang dibiayai,” tegas Diamon.
Tak hanya itu, aliansi juga menyinggung adanya dugaan pengondisian proyek serta keterlibatan pihak nonteknis dalam penentuan sejumlah program yang didanai melalui Pokir. Meski demikian, hingga saat ini dugaan tersebut belum disertai hasil pemeriksaan resmi dari aparat penegak hukum.
Karena itu, FKM dan SUMBO mendesak Kejati Kalteng melakukan audit investigatif terhadap proyek-proyek yang diduga berkaitan dengan penggunaan dana Pokir.
Mereka berharap proses penelusuran dilakukan secara profesional, independen, dan terbuka kepada publik guna menghindari spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Ketua FKM, Supriady Natae, menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada langkah konkret dari aparat penegak hukum.
“Kami berharap ada klarifikasi dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait agar persoalan ini menjadi terang-benderang dan tidak terus memunculkan tanda tanya di masyarakat,” ujar Supriady.
Aliansi juga mengapresiasi langkah mahasiswa yang sebelumnya menyampaikan aspirasi kepada Kejati Kalteng terkait dugaan penyimpangan dana Pokir.
Menurut mereka, pengawasan publik merupakan bagian penting dalam memastikan tata kelola anggaran daerah berjalan sesuai aturan, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari DPRD maupun Kejati terkait tuntutan yang disampaikan Aliansi Lembaga Kalteng.(Red/J)
