betangTV SALURAN HIBURAN | INFORMASI | DAN BERITA
Palangka Raya, Betang.tv – Aliansi Pemuda Kalimantan Tengah (Kalteng) melontarkan tekanan serius terhadap aparat penegak hukum terkait dugaan kasus gratifikasi yang menyeret Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim).
Sikap tegas ini disampaikan sebagai bentuk dorongan agar proses hukum berjalan transparan, profesional, dan bebas intervensi.
Melalui ketuanya, Muhammad Ridho, aliansi mendesak Kepolisian Daerah Kalteng untuk segera menunjukkan langkah konkret dalam menangani laporan tersebut. Mereka bahkan memberikan tenggat waktu 3×24 jam bagi kepolisian untuk memperlihatkan perkembangan nyata.
“Ini adalah bentuk kontrol sosial dari kalangan pemuda. Kami ingin memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya, yakni objektif, transparan, dan tanpa tebang pilih,” ujar Ridho, Jumat (10/4/2026).
Ia menegaskan, publik tidak boleh kembali disuguhkan dengan praktik hukum yang diskriminatif. Menurutnya, prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus menjadi pijakan utama dalam setiap penanganan perkara.
“Kami tidak ingin hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jika memang ada dugaan gratifikasi, maka harus diusut tuntas tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Aliansi Pemuda Kalteng juga menyoroti krusialnya keterbukaan informasi dalam proses penyelidikan.
Transparansi dinilai menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, sekaligus meredam potensi spekulasi liar yang dapat memicu kegaduhan sosial.
Lebih jauh, Ridho menegaskan bahwa gerakan yang dilakukan pihaknya merupakan bagian dari komitmen generasi muda dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Kalteng.
“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Jika dalam waktu yang kami tentukan tidak ada perkembangan signifikan, kami siap menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar,” ujarnya.
Di sisi lain, Aliansi Pemuda Kalteng mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi jalannya proses hukum secara konstruktif, sembari tetap menjaga kondusivitas dan stabilitas daerah.(Red)
